Demo, PMII Malut Minta Unsur Pimpinan KPK Diperiksa

(Demo tepatnya di Land Mark Ternate)

PENGAWAL, TERNATE – Pengurus koordinator Cabang PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Maluku Utara menggelar aksi serentak di wilayah Maluku Utara, hal tersebut menyikapi isu nasional terkait Komisi Pemberantasan Korupsi. Aksi yang dilakukan tepatnya di Land Mark Kota Ternate, Jumat (20/9/2019) pukul 15.00 WIT.

(Foto Demo di Halmahera Utara)

Para orator menilai bahwa KPK hari ini asyik mempertontonkan seolah mereka menjadi lembaga super hero, bahwa hanya mereka yang bersih di negara ini, padahal KPK juga adalah lembaga yang kita duga sebagai lembaga yang penuh kemunafikan atas banyaknya perilaku korupsi dan diindikasikan kelompok radikal bersarang didalamnya.

“Tentu kita semua berharap agar pemerintah dapat melakukan langkah langkah strategis dalam melakukan pemberantasan korupsi dan utamanya kelompok radikal yang bersarang di KPK,” ucap Musada Ketua PMII Kota Ternate.

Sementara Ketua PKC PMII Maluku Utara, Yulif Assegaf mengatakan, beberapa pekan lalu kita diramaikan dengan indikasi kasus yang menyeret salah satu menteri pemuda dan olahraga dalam hal ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dana hibah KONI. Penetapan tersangka ini menurut kami sangat politis dan melanggar hukum, pasalnya hal ini diumumkan dimasa akhir pimpinan KPK yang lama, juga terindikasi kelompok taliban ditubuh KPK yang hari ini ramai menjadi perbincangan.

Tentu kita ketahui bahwa Saut Situmorang sudah mengundurkan diri dan pimpinan KPK yang lain telah menyepakati menyerahkan mandatnya kepada presiden, termasuk ketua KPK itu sendiri.

“KPK juga tidak sah menurut hukum melakukan penyelidikan, penyadapan, penyidikan dan penuntutan jika salah satu pimpinannya mengundurkan diri, karena bertentangan dengan UU KPK dan bisa dianggap batal demi hukum karena keputusan KPK harus kolektif kolegial oleh lima orang pimpinan KPK,” jelas Ketua PKC PMII Maluku Utara.

Kata Yulif Assegaf, aksi hari ini tidak berhenti disini saja karena akan ada aksi yang lebih besar. Jadi PMII se-Kabupaten/Kota yang ada di Maluku Utara yakni Cabang Ternate, Tidore, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Sula dan Morotai dibawah koordinator PKC PMII Maluku Utara akan terus meminta agar unsur pimpinan KPK harus diperiksa.

Demikian PKC PMII Maluku Utara bersikap, Usir kelompok taliban di KPK, meminta KPK untuk tidak menjadi alat politik di akhir masa jabatannya dan terpenting periksa unsur pimpinan dan penyidik KPK sebab sudah ada yang mengundurkan diri tapi masih aktif di KPK. (San)