 |
| (Yusri A. Boko, M.Pd, Akademisi STKIP Kie Raha) |
PENGAWAL, TERNATE - Akademisi STKIP Kie Raha, Yusri A. Boko, M.Pd menyampaikan bahwa salah satu masalah mendasar di Pulau Obi adalah ketidakseriusan Bupati dalam membangun infrastruktur. Terutama soal jalan di beberapa kecamatan yang akhir-akhir ini Bupati Bahrain Kasuba mulai mengunjungi Obi.
Menurutnya, hal tersebut menimbulkan kecurigaan masyarakat Pulau Obi karena tidak biasanya. Apalagi baru-baru ini pak bupati meresmikan kantor Desa Fluk, Kecamatan Obi Selatan dengan menabur janji-janji manis.
"Janji-janjinya, salah satunya jalan lingkar Pulau Obi, kehadiran Bank BPRS Saruma Sejahtera di Desa Wayaloar dan peningkatan Anggaran Desa melalui APBD 2020. Ini menjadi spekulasi publik bahwa pak bupati Halsel hanya menjadikan Pulau Obi sebagai komoditi politik," cetus Akademisi STKIP ini. Jum'at (11/10/2019).
Lanjut, Pulau Obi memang ibarat emas dalam lumpur yang belum digali, artinya bahwa Pemda Halsel harus serius mengembangkan infrastruktur Pulau Obi sesuai dengan potensi daerah. Masa potensi daerah yang besar dengan hadirnya perusahaan seperti PT. Harita Grup dan beserta beberapa anak perusahaan lainnya. Namun, masyarakat Obi masih jauh dari kata adil, seharusnya adil dalam pembangunan dan adil dalam ekonomi.
Secara infrastruktur Pemda Halsel harusnya menganggarankan ditiap tahun anggaran melalui RAPBD dan itu semua harus terpublis sehingga masyarakat Pulau Obi pun tahu.
"Jadi, bukan tiap lima tahunan baru dikasih janji, bupati juga ditantang untuk mempablis besaran penganggaran untuk infrastruktur Pulau Obi di tahun sebelumnya. Pulau Obi bukan hanya Desa Fluk, Kecamatan Obi Selatan, masih ada Kecamatan Obi, Kecamatan Obi Barat, Obi Timur dan Obi Utara yang harus disentuh oleh Pemda Halsel," tegas Yusri.
Sejauh ini masyarakat Pulau Obi jika ditanya soal prioritas anggaran infrastruktur Pulau Obi untuk APBD ditiap tahun, jawabnya pasti tidak tahu.
Hal ini kata Yusri, menandakan bahwa Pemda tidak transparan soal besaran APBD selama ini untuk Pulau Obi. Untuk keadilan ekonomi, masyarakat Obi umumnya mengelu soal rekruitmen tenaga kerja lokal untuk kerja di perusahaan dianggap tertutup dan sesuai jatah. Padahal Pemda memiliki andil untuk berkoordinasi dengan pihak perusahaan karena Kades tidak memiliki rekomendasi kuat.
"Pak bupati juga harus tahu bahwa sebagian masyarakat Pulau Obi itu petani cengkeh, jika cengkeh belum berbuah maka upaya untuk menghidupkan keluarga melalui tambang ialah hal yang pasti," ungkapnya.
Selain itu, problem jaringan internet pun belum terpenuhi secara baik, seperti yang dikeluhkan beberapa pengusaha karena jaringan internet selalu tulalit padahal jaraingan internet dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat di Obi.
"Jika demikian adanya bupati harus serius membangun Obi bukan nanti di moment politik lima tahunan," tegasnya. (San)
