PENGAWAL, Malut - Komitmen Perjuangan Rakyat Obi (KPRO) kembali melakukan aksi demonstrasi atas keterlambatan pekerjaan jembatan ake buton yang dikerjakan oleh perusahan industri ekstra. Aksi tersebut tepatnya didepan kantor Gubernur Sofifi. Senin (25/11/2019).
Koordinator aksi Adam Basirun dalam orasi menyampaikan bahwa pada 5 Desember 2016 telah terjadi banjir yang telah merusak lebih dari 1.400 bangunan, didalamnya terdapat jembatan penghubung diantaranya Desa Jikotamo dan Desa Buton juga ikut ambruk akibat dari banjir sehingga berdampak pada aktifitas masyarakat.
Lanjut Adam, pembangunan jembatan di Desa Ake Buton telah dimasukan dalam program pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 dengan total anggaran tahap awal 3.600.000.000,00 namun dari hasil temuan kami dilapangan bahwa volume anggaran hanya 3.443.705.000,00. Dengan anggaran keseluruhan yang ditemukan pada rancangan angaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2020 senilai 7 Miliyar.
"Jembatan Ake Buton seharusnya sudah selesai sejak pertengahan 2019, namun kenapa sampai saat ini belum juga terselesaikan," sebut Adam.
Kata Adam, keterlambatan tersebut kini telah memakan korban dan menghambat seluruh aktivitas warga Pulau Obi diantaranya tukan ojek, sopir angkut, anak sekolah dan masayarakat setempat.
Maka itu KPRO meminta empat poin tuntutan harus diakomodir baik pihak perusahaan maupun pemerintah yakni, Tuntaskan pembangun jembatan Desa Ake Buton serta tangkap dan penjarakan pelaku pengrusakan alam di kepulauan Obi. Cabut selur izin usaha pertambangan HPH yang telah merampas lahan petani di Pulau Obi. Stop intimidasi dan kriminalisasi terhadap rakyat Obi. Buka ruang demokrasi seluas-luasnya buat rakyat Obi.
"Jika tuntutan KPRO ini tidak diakomodir, kami akan mengkonsolidasi masyarakat untuk menghentikan aktifitas di Kepulauan Obi," tegas koordinator Adam Basirun.
Terpisah Wakil Ketua Komisi V DPR Provinsi Dapil Hahmahera Selatan, Rosiana Syarif ketika ditemui menyampaikan selaku pribadi besikap akan terus berusahan untuk menyelesaikan persoalan di Desa Ake Buton karena ini menyangkut hajat hidup banyak orang.
"Kita digaji oleh rakyat, maka kita juga harus mampu melihat lebih jauh apa yang menjadi keluhan dan problem di tengah-tengah masyarakat," ucapnya. (Man/San)
