Oknum Dewan Morotai Main Proyek, DPC KPPPI: Kalau Jadi Kontraktor Jangan Jadi DPRD

(Sumber foto: Malutpost diposting, 13/11/2018)

PENGAWAL, MOROTAI - Dewan Pengurus Cabang Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indonesia (DPC KPPPI) Kabupaten Pulau Morotai menyoroti proyek pembangunan tribun lapangan bola di MTQ yang dianggarkan lewat APBD 2018. Pasalnya tribun tersebut diduga kuat milik salah satu oknum anggota DPRD, sehingga DPC KPPPI mendesak kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pulau Morotai untuk menindak tegas oknum anggota DPRD yang diduga mengatur dan bermain proyek.

"Tentu ini sangat bertentangan dengan UU Nomor 27 tahun 2009 bahwa MPR, DPR, DPD dan DPRD dilarang bermain proyek. Sehingga dugaan keterlibatan oknum DPRD Morotai harus diproses berdasarkan mekanisme yang berlaku," ucap Samsul, Ketua Bidang Investigasi DPC KPPPI Morotai. Minggu, (17/11/2019).

Lanjut dia, DPRD adalah sebuah lembaga perwakilan tempat dimana masyarakat menyampaikan aspirasi, bukan sebaliknya DPRD dijadikan sebuah lembaga pekerjaan lain apalagi mau jadi kontraktor. Harus diingat bahwa mandat rakyat yang diberikan saat Pilkada adalah amanah untuk mengawal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Anggota DPRD seperti ini telah melupakan apa yang diamanahkan. Mereka lupa terhadap amanah rakyat yang diberi tanggungjawab," sebut Sam.

Menurut pihaknya, oknum DPRD yang diduga bermain proyek ini harus adanya tindakan positif dari Badan Kehormatan (BK) agar citra DPRD sebagai perwakilan masyarakat tidak tercoreng.

"Sungguh sangat disayangkan dewan yang diharapkan menjadi pengontrol lembaga eksekutif justru harus bermain proyek," sesalnya.

Selain itu pihaknya menegaskan, jika Badan Kehormatan tidak mampu menindak tegas dugaan keterlibatan oknum legislator tersebut, DPC KPPPI Morotai bakal melaporkan langsung ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Kejati) karena ini sudah menyalahi fungsi dan tanggungjawab DPRD sebagi lembaga legislatif.

"Kalau Badan Kehormatan (BK) tidak bisa menindak tegas kami akan laporkan ke Kejati biar mereka melakukan pemeriksaan," tegasnya.

Menurut pihaknya, jika benar oknum DPRD bermain proyek maka mereka diduga memakai perusahan orang lain, sebab mereka DPRD dilarang oleh undang-undang.

Kami berharap fungsi legislasi, baggeting dan pengawasan yang dimilikinya jangan disalahgunakan untuk mengejar proyek, tetapi harus dimaksimalkan guna memastikan hak-hak rakyat terakomodir dan untuk kemajuan daerah khususnya di Kabupaten Pulau Morotai.

"Kalau maju jadi kontraktor jangan jadi DPRD, bagitupun sebaliknya kalau jadi DPRD jangan jadi kontraktor demi proyek," tegasnya. (Man)